ZONA EKSPRES – Kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di pengecer yang menyebabkan antrean panjang dan keresahan di masyarakat kini menuai kritik tajam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dianggap pantas dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih (KMP).
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menekankan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan merugikan rakyat.
Menurutnya, Prabowo harus segera mengambil langkah tegas agar masyarakat kecil tidak terus dirugikan oleh aturan yang tidak berpihak kepada mereka.
“Sebagai menterinya Prabowo, Bahlil harus pro rakyat sebagaimana Prabowo,” ujar Muslim kepada awak media.
Terkait kebijakan LPG, Bahlil sebagai Menteri ESDM diduga memiliki agenda tersembunyi, yakni melemahkan kepemimpinan Prabowo yang dikenal berpihak kepada rakyat.
“Kalau menteri pembantu presiden tak mau diatur dan melawan, ya copot saja,” tutup Muslim.***
